Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dalam memberantas praktik korupsi di sektor infrastruktur. Dalam penyidikan lanjutan terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan lahan proyek jalan tol, KPK resmi menyita 14 bidang tanah yang nilainya mencapai Rp18 miliar, yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah konkret untuk mengamankan aset negara dan mencegah penghilangan barang bukti dalam kasus yang menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta.
Dugaan Skema Korupsi Terorganisir
Menurut juru bicara KPK bidang penindakan, tanah-tanah yang disita tersebar di beberapa lokasi strategis yang semula didaftarkan atas nama perorangan maupun perusahaan. Namun, setelah ditelusuri, seluruh aset tersebut diduga kuat berkaitan langsung dengan aliran dana hasil korupsi dari proyek pengadaan lahan jalan tol di salah satu wilayah pembangunan strategis nasional.
“Tim penyidik telah melakukan penelusuran aset dan menemukan adanya transaksi mencurigakan yang mengarah pada upaya pencucian uang dari hasil korupsi pengadaan lahan. Keempat belas bidang tanah ini adalah bagian dari hasil tindak pidana tersebut,” jelas juru bicara KPK dalam konferensi pers, Rabu (tanggal disesuaikan).
Modus: Mark-Up dan Pembelian Fiktif
KPK menduga bahwa skema korupsi dilakukan dengan modus mark-up harga lahan serta pembelian lahan fiktif atas nama pihak-pihak yang sebenarnya merupakan perpanjangan tangan para pelaku. Harga lahan yang seharusnya bernilai jauh lebih rendah didongkrak sedemikian rupa agar tersangka dapat memperoleh keuntungan besar dari selisih pembayaran.
Lebih dari itu, sebagian dana dari proyek pengadaan justru digunakan untuk membeli tanah atas nama pihak lain dengan tujuan menyamarkan asal-usul kekayaan.
Aset Disita, Tersangka Diperiksa
Selain penyitaan aset, KPK telah memeriksa sejumlah pihak terkait, termasuk pejabat di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN), pihak konsultan pengadaan, hingga kontraktor swasta yang terlibat dalam proses akuisisi lahan.
Tersangka utama dalam kasus ini disebut merupakan pejabat yang memiliki kewenangan menentukan harga dan lokasi pembelian tanah untuk proyek tol. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi terus dilakukan untuk memperkuat alat bukti sebelum proses pelimpahan perkara ke tahap penuntutan.
Langkah Pencegahan dan Pemulihan Aset
Penyitaan 14 bidang tanah ini menjadi bagian dari upaya KPK dalam pemulihan kerugian negara dan penegasan bahwa hasil tindak pidana tidak dapat dinikmati oleh pelaku. KPK juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana lebih lanjut, termasuk dugaan keterlibatan pihak lain di luar struktur proyek.
“Kami tidak hanya berhenti pada penindakan. Ini juga bagian dari edukasi publik bahwa setiap rupiah dari hasil korupsi akan kami kejar dan pulihkan untuk kepentingan negara,” tambah juru bicara tersebut.
Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan dalam proyek-proyek infrastruktur besar, terutama yang menggunakan dana negara dalam jumlah besar. Di tengah upaya pemerintah membangun konektivitas nasional, praktik korupsi seperti ini menjadi duri dalam daging yang harus segera diberantas.
Dengan langkah cepat dan tegas dari KPK, publik berharap penegakan hukum tidak hanya menyasar individu, tetapi juga mampu mengurai jaringan korupsi yang terorganisir dan merugikan kepentingan rakyat banyak.
