Polemik lama kembali mencuat, kini dengan babak baru yang semakin menyita perhatian publik. Dua tokoh yang dikenal vokal, Roy Suryo dan Dokter Tifa, diperiksa oleh aparat kepolisian terkait dugaan penyebaran informasi mengenai ijazah Presiden Joko Widodo yang disebut-sebut tidak asli. Isu yang sebelumnya ramai di media sosial ini kini memasuki tahap serius di jalur hukum.
Pemeriksaan keduanya dilakukan secara terpisah di Bareskrim Polri, dengan pengawalan ketat dan sorotan awak media. Baik Roy Suryo maupun Dokter Tifa hadir dengan didampingi tim hukum masing-masing, siap memberikan klarifikasi atas pernyataan-pernyataan mereka yang sebelumnya viral dan memicu perdebatan nasional.
Jejak Panjang Tuduhan dan Respons Istana
Isu mengenai keaslian ijazah Presiden Jokowi sebenarnya bukan hal baru. Beberapa pihak telah lama menyuarakan keraguan terhadap dokumen akademik kepala negara, khususnya terkait riwayat pendidikan tingkat universitas. Tuduhan tersebut telah dibantah berkali-kali oleh pihak Istana dan lembaga pendidikan yang bersangkutan.
Namun, tudingan itu kembali menghangat ketika Roy Suryo dan Dokter Tifa mengangkatnya kembali ke ruang publik—melalui unggahan media sosial, wawancara, dan forum-forum diskusi terbuka. Keduanya menyebut adanya “kejanggalan administratif” dan menuntut transparansi penuh dari lembaga terkait.
Pemeriksaan dan Pernyataan Resmi
Dalam keterangannya setelah diperiksa, Roy Suryo menyatakan bahwa dirinya hanya menjalankan hak sebagai warga negara yang mengkritisi sesuatu berdasarkan analisis data dan keingintahuan publik. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud menyebarkan hoaks atau mencemarkan nama baik siapa pun.
“Saya datang bukan sebagai tersangka, tapi sebagai warga negara yang ingin mengklarifikasi posisi saya dalam isu ini. Semua yang saya sampaikan bersumber dari informasi publik,” ujar Roy Suryo di hadapan wartawan.
Sementara itu, Dokter Tifa menegaskan bahwa ia hanya menyuarakan aspirasi dan kekhawatiran masyarakat yang bertanya-tanya soal keaslian dokumen tersebut. Ia mengaku siap mempertanggungjawabkan semua pernyataannya secara hukum dan ilmiah.
“Saya berbicara atas dasar keprihatinan terhadap integritas pendidikan dan kepercayaan publik. Tidak ada niat memfitnah atau menyerang secara personal,” tegas Tifa.
Proses Hukum dan Dampaknya
Polri menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap kedua tokoh ini merupakan bagian dari penyelidikan atas dugaan penyebaran informasi bohong dan pencemaran nama baik berdasarkan laporan yang diterima sebelumnya. Jika terbukti melanggar Undang-Undang ITE atau KUHP, keduanya dapat dijerat dengan ancaman pidana.
Kasus ini kembali menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Sebagian melihatnya sebagai bentuk kritik yang sah dalam demokrasi, sementara lainnya menilainya sebagai penyebaran disinformasi yang bisa mengganggu stabilitas politik dan merusak reputasi institusi negara.
Ujian Etika di Tengah Kebebasan Bersuara
Apa yang dialami Roy Suryo dan Dokter Tifa menjadi potret dilematisnya kebebasan berpendapat di Indonesia. Di satu sisi, kritik adalah hak warga negara. Namun di sisi lain, kritik yang menyentuh ranah pribadi dan menyebar ke ruang publik harus disertai bukti kuat dan tanggung jawab moral.
Kini, masyarakat menanti ke mana arah kasus ini berkembang—apakah akan menjadi pengadilan opini, atau pembelajaran penting tentang batas antara kebebasan berekspresi dan penyebaran informasi yang berisiko menyesatkan.
