Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus tengah menjadi sorotan tajam publik. Seorang oknum anggotanya resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perjudian domino oleh aparat kepolisian. Peristiwa ini tidak hanya mencoreng nama baik lembaga legislatif daerah, tetapi juga menyulut amarah masyarakat yang menuntut integritas dari para wakil rakyat.
Kepolisian Kudus mengonfirmasi penangkapan tersebut dilakukan dalam sebuah penggerebekan yang berlangsung di kawasan permukiman padat. Saat ditangkap, tersangka yang berinisial S diduga sedang aktif bermain domino dengan sejumlah orang lainnya. Di lokasi kejadian, petugas juga menyita uang tunai dan kartu domino sebagai barang bukti.
Fakta Mengejutkan di Balik Penangkapan
Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas perjudian terselubung yang sering terjadi di lingkungan tersebut. Setelah penyelidikan intensif, polisi akhirnya menggelar operasi penangkapan dan mendapati salah satu pemain adalah anggota DPRD aktif dari fraksi tertentu.
“Kami menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan dan barang bukti yang cukup,” ujar Kapolres Kudus dalam keterangan pers.
Tak pelak, kabar ini langsung menyebar luas dan memicu reaksi keras dari warga maupun pengamat politik lokal. Banyak yang menyayangkan bagaimana seorang tokoh publik, yang seharusnya menjadi teladan moral, justru terlibat dalam aktivitas melanggar hukum.
Reaksi DPRD dan Partai: Akan Ada Sanksi
Menanggapi skandal tersebut, pihak DPRD Kudus menyatakan akan segera menggelar rapat internal untuk membahas sanksi etik terhadap anggotanya. Beberapa anggota dewan juga menyuarakan pentingnya ketegasan agar tidak ada toleransi terhadap perilaku mencoreng citra lembaga.
Sementara itu, partai politik tempat tersangka bernaung belum memberikan pernyataan resmi, namun diperkirakan akan segera mengambil langkah disipliner, termasuk kemungkinan pemecatan dari keanggotaan partai.
Sorotan Publik: Di Mana Moralitas Wakil Rakyat?
Kasus ini menambah deretan panjang skandal moral yang melibatkan pejabat publik. Warga Kudus pun angkat suara. Di media sosial, berbagai kecaman dan sindiran bermunculan. Banyak yang menuntut agar proses hukum dijalankan secara transparan tanpa perlindungan jabatan.
“Jangan sampai hanya karena dia pejabat, hukum jadi tumpul. Kalau rakyat biasa bisa ditahan, ya pejabat pun harus diperlakukan sama,” tulis salah satu netizen dalam unggahan yang viral di Facebook.
Mencari Wajah Baru Wakil Rakyat
Insiden ini menjadi pengingat bahwa jabatan publik bukanlah perlindungan dari kesalahan, melainkan tanggung jawab yang harus dijaga dengan sikap dan perilaku terhormat. Skandal perjudian ini semestinya menjadi momentum bagi DPRD Kudus dan lembaga-lembaga lainnya untuk membersihkan barisan, serta memperketat mekanisme pengawasan terhadap anggotanya.
Karena kepercayaan rakyat bukan sekadar diberikan — tetapi harus terus dibuktikan.
